Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (FT ULM) Banjarbaru pada Minggu malam (21/01/2018) didatangi oleh lebih dari 50 mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di Banjarbaru. Mereka sengaja datang untuk menghadiri Diskusi Publik Mahasiswa yang diselenggarakan oleh BEM ULM terkait penolakan izin tambang dan sawit di Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan baru dimulai pukul 20:45 WITA karena terkendala cuaca buruk.
Dalam sambutannya, Aldi selaku Ketua BEM ULM menyampaikan beberapa hal, di antaranya tentang terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menimbulkan banyak sekali reaksi masyarakat.
“Kemarin kita juga menghadiri kajian dari kawan-kawan Mapala Justitia FH dan Kompas Borneo,” ujar Ketua BEM yang baru saja terpilih dalam pemilihan umum kemarin.
Aldi menyebutkan bahwa fenomena ini merupakan fenomena yang sangat penting karena terkait dengan sumber daya alam Kalimantan Selatan ke depannya. Aldi mengharapkan goal dari adanya diskusi tersebut yaitu dengan dicabutnya ijin tambang di HST.
Acara dimulai dengan pemaparan dari Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel sebagai pemateri pertama. Beliau menjelaskan kalau PT. MCM sudah ada di Indonesia sejak tahun 2005, dan sekarang sudah keluar SK perusahaan itu, yang salah satunya mencatumkan HST sebagai lokasi pertambangannya. Sedangkan HST merupakan satu-satunya tempat yang masih belum terjamah tambang dan perkebunan kelapa sawit.
Bang Kis, begitu sapaan akrabnya menjelaskan, lebih dari 50% dari total wilayah Kalimantan Selatan telah menjadi tempat pertambangan dan kelapa sawit dan hanya tersisa pegunungan Meratus.
“Kalau diibaratkan rumah, lantai dan dinding kita sudah rusak, sisa atap saja yaitu gunung Meratus,” tutur pria berambut gondrong ini.
Bang Kis juga menyebutkan kalau di sana masih ada suku adat asli Kalimantan yaitu Dayak Meratus yang juga ingin beliau perjuangkan. Karena lokasi pertambangan yang berada persis di batu tangga, maka dapat merusak bendungan air, dan tidak semua tambang saat ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
“WALHI tidak bisa hanya bertindak sendirian,” ujar Bang Kis
Selain itu, beliau juga mengharapkan agar mahasiswa tidak hanya sekedar menolak tapi dapat memberikan solusi.
Dilanjutkan dengan pemateri terakhir, Nur Hakim selaku Wakil Dekan III Fakultas Teknik (WD III FT) ULM. Beliau menyampaikan bagaimana seharusnya perusahaan tambang melakukan cara penambangan yang baik. Ketidak-terbukaan pemerintah provinsi juga merupakan salah satu hal yang menimbulkan polemik yang ada saat ini, dan banyak sekali orang-orang yang berada di birokrasi pemerintahan Kalsel belum menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan.
“Kita harus tahu apa yang kita perjuangkan,” tutur beliau.
Menurut Dadan, mahasiswa Fakultas Pertanian menyebutkan bahwa kegiatan diskusi lebih baik dijadikan seminar atau talkshow, kalau bisa di dalamnya mahasiswa juga berdiskusi tentang bagaimana tindakan mereka terhadap SK.
“Sebagai mahasiswa saya cukup bingung, kalau mau demo menurut saya kurang efektif karena sudah banyak aksi serupa di berbagai daerah,” ujar pria berkacamata ini.
Sedangkan Hartika, salah satu mahasiswi Fakultas Teknik menyebutkan kegiatan tersebut sudah bagus.
“Sebenarnya saya belum mengetahui banyak tentang masalah HST, namun setelah mengikuti diskusi ini, dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa, bagaimana misalnya ternyata AMDAL-nya bermasalah dan lain sebagainya,” terang Hartika.
Rizal, selaku ketua pelaksana saat diwawancara menyampaikan kegiatan diskusi tersebut sebagai bentuk pencerdasan dan penyadaran kepada kawan-kawan mahasiswa selaku intelektual supaya tidak kehilangan fungsi sebagai agent of control.
“Harapan ke depannya kawan-kawan dapat bergabung dalam aksi dan mengikuti diskusi-diskusi lanjutan, tidak hanya pada masalah HST saja. Saya juga berharap kawan-kawan yang berhadir dapat bergabung dalam aksi penolakan tambang pada hari Selasa ini bersama gabungan dari Mapala, mahasiswa umum dan ormas Dayak Kalimantan Bersatu,” jelas Rizal.
Penulis: Dedi Kurniawan
Editor: Siti Hajar Aswat