(12/01) Banjarmasin–Aliansi Mahasiswa Kalsel. Semua mahasiswa Kalsel turun kejalan dari bundara A menuju ke gedung DPRD untuk aksi bela rakyat yang dimana dalam spanduknya aksi mereka tolak kenaikan tarif listik 900 Kw, menutut pemerintah tidak serampang mengelola pemerintahan, dan menutut presiden tentang penerapan kebijakan sesuai kebutuhan dan DPRD pada rakyat Indonesia.
Adapun Peserta atau mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam aksi bela rakyat ini, sebagai berikut.
1. BEM Unlam
2. BEM UNISKA
3. BEM STIH-SA
4. BEM STMIK BJB
5. BEM POLITALA
7. ELSISK Banjarmasin
8. PC HMI Kota Banjarmasin
9. GTI Banjarmsin
10. KAMMI Banjarmasin
11. BEM UMB
12. PC PMII Kota Banjarmasin
13. BEM IAIN Antasari Banjarmasin
14. PC IMM Kota Banjarmasin
15. BEM POLANKA
16. KERANDA Kalsel
17. GAIB Kalsel
18. FSLDK Kalsel
19. PPI Kalsel
20. BEM Poliban Banjarmasin
21. BEM STMIK Banjarmasin
“Sahabat Kalimantan Selatan, perlu kami sampai agenda DPRD kalimatan selatan. Kalau sahabat-sahabat ingin melihat aktivitas kami ada disini. Hari ini, tanggal 12 kami ada agenda keluar daerah, dari kami ada 3 orang yaitu pa Zulfa Alma komisi 1, pa Arzulnaidi komisi 4, dan ulun Suwadir salam sebagai komisi 2. Hari ini apa pun aspirasi sahabat-sahabat akan kami terima, ucap bapak Suwardi selaku komisi 2 DPRD.
Peserta aksi berjumlah lebih dari 200 orang. Dimulai dari pukul 08.00 WITA. Awal tahun baru 2017 Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik. Betapa tidak, di akhir tahun 2016 di tengah badai defisit anggaran, kita diberikan hadiah yang menyejukkan sekaligus menggelitikkan hati masyarakat. Pemerintah dengan senangnya banyak tenaga kerja asing dari China membanjiri Indonesia dengan menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja. Ini berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran Indonesia yang mencapai 7,02 juta jiwa.
Dengan kondisi tersebut rakyat semakin menjerit dengan persembahan dagelan pemerintah Indonesia. 2017 kembali Pemerintah memberikan kado yang sangat indah dengan kebijakan tidak pro terhadap rakyat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah kembali memangkas alokasi anggaran subsidi tahun depan, menyusul rencana penyaluran tertutup bahan bakar minyak (BBM) non bersubsidi dan LPG 3 kg, serta pengurangan jumlah pelanggan listrik berdaya rendah. Penaikan harga BBM non subsidi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), melonjaknya harga cabai merah yang menyebabkan inflasi bagi Indonesia, kenaikan tarif penerbitan STNK, BPKB, dan Plat Kendaraan Bermotor hingga 3 kali lipat. Diperparah lagi kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA (biasa digunakan rakyat kecil) dari Rp. 605/KWH menjadi Rp. 1467,28/KWH. Telah diberlakukan tertanggal 1 Januari 2017.” terang Dery, mahasiswa Unlam fakultas Kehutanan. (IkN/GKw/HbR)
