Perihal Lingkungan sampai Politik, Berikut Hasil Rapat Kerja Wilayah Forum BEM se Kalimantan Selatan

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif ditingkat pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa, badan Eksekutif Mahasiswa hadir sebagai social control dalam melihat setiap kebijakan baik dalam lembaga kampus mapun dalam pemerintahan Republik Indonesia. Tentunya banyak masalah yang dikeluhkan di setiap daerah, tak terkecuali di Kalimantan Selatan.  Sebagai social control, Forum BEM bersama aliansi selalu melakukan observasi tentang kebijakan pemerintah, beberapa hal inti yang dibahas antara lain lingkungan, pendidikan, dan politik.

Pada hari minggu, 13 September 2020, Forum BEM se Kalimantan Selatan kembali mengadakan rapat kerja wilayah yang membahas beberapa isu yaitu;

Daerah 1 :

Perihal Lingkungan:

• Pengelolaan Sampah
• Pengelolaan kawasan Kumuh
• Perizinan tambang
• Potensi kebaran hutan dan lahan

 

 

Perihal Pendidikan :

• Hak pemerataan Pendidikan
• Hak atas tenaga pendidikan

 

 

Perihal Politik :

• Pengawalan pilkada serentak
• Membenah visi misi calon kepala daerah

 

 

Daerah 2 :

 

Perihal Lingkungan

Didaerah ampang, banjir karena tidak adanya drainase, mendesak pemerintah untuk membuat parit untuk menghindari banjir.

 

Perihal Pendidikan

• Sarana seperti pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi , infrastruktur sekolah meja dan kursi serta perlengkapan belajar di desa terpencil sangat kurang memadai, gajih guru honorer yang minim, dan sumber daya manusia yang terbatas
• Beasiswa untuk pengajar dan mahasiswa, kapasitasnya lebih luas lagi dan tepat

Daerah 3 :

Perihal pendidikan.

Pemerintah sejak 2009 mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagai pelaksanaan UUD Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tapi ironinya lebih dari sepuluh tahun berlalu, harapan dari besarnya anggaran tersebut masih belum sepenuhnya bisa dinikmati. Hal ini bisa di bilang gagal atau balum  terlaksana, terbukti ada tiga isu yang mencuat diantaranya, bangunan yang tak layak pakai, terutama di wilayah terpencil, yang kedua keluhan mengenai tunjangan untuk guru TTP, dan kekurangan tenaga honerer. Terbukti untuk wilayah banjarmasin saja, kekurangan sekitar 1.500 tenaga honorer, itu untuk kabupaten yang bisa dibilang ya cukup maju.

Perihal lingkungan.

Ada tiga isu yang diusulkan oleh korda 3 BEM se kalsel diantara, Kandangan, Barabai, Balangan dan Tabalong, yakni persoalan Meratus, lubang tambang, dan kabut asap. Ketiga isu tersebut dianggap bersinggungan langsung dengan pemerintahan pusat dan pemerintah Daerah kalsel salah satunya dari segi izin. Ditambah lagi, dari 37 juta hektar total luas lahan di Kalsel, 50 persen (belum termasuk penambang ilegal) di antaranya sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit. Dengan kondisi itu, Kalsel bisa dikategorikan darurat ruang dan bencana ekologis,

Ditambah bekas galian(lobang) tambang  ilegal  yang banyak di sekitar Tabalong, terutama diwilayah utara Tabalong yg lang berbatasan dengan Kaltim.

Untuk wilayah Kandangan (HSS) dan Barabai (HST), masing berjuang agar pegunungn meratus tidak di tambang, dengan cara berkeja sama dengan pengiat lingkungan hidup disekitar.

Untuk wilayah Balangan sendiri, dengan memasuki musim kemarau. Pembakaran lahan dan hutan menjadi hal yang selalu luput dari perhatian pemerintah, yang tentu jika terlambat maka akan mengakibatkan kabut asap dan kerusakan ekosistem lainnya.

 

Berdasarkan  hasil  uraian  diatas,  Maka  Badan  Ekseskutif  Mahasiswa   Se- kalimantan – Selatan menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Aliansi BEM Se Kalimantan wilayah Kalimantan Selatan melalui Rapat Kerja Wilayah menegaskan bahwa akan terus bergerak mengawal isu masalah yang terjadi di Negara dan/atau Daerah Kalimantan Selatan meskipun ditengah situasi pandemi Covid-19.
2. Aliansi BEM Se Kalimantan wilayah Kalimantan Selatan melalui Rapat Kerja Wilayah akan mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung saat ini di Banua.
3. Aliansi BEM Se Kalimantan wilayah Kalimantan Selatan melalui Rapat Kerja Wilayah meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti hasil yang sudah didapatkan pada Rakerwil hari ini.