Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengelola pertambangan. Usulan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang diajukan sebagai inisiatif dalam rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Ahmad, memberikan respons positif. Dilansir dari BanjarmasinTribune.com, ia menilai bahwa kebijakan ini berpotensi membantu meringankan beban biaya pendidikan di perguruan tinggi, khususnya terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Dengan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengelola usaha pertambangan, diharapkan dapat mengurangi beban biaya kuliah yang selama ini ditanggung oleh masyarakat,” ujar Prof. Ahmad.
Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, tetapi juga mampu mengurangi beban finansial bagi mahasiswa dan orang tua mereka.
Penulis: Anisa
Ilustrator: Ihsanul Amin
Redaktur: Laily Arista Rahmi
Malaysia, Mei 2026 — Mahasiswa KKN Internasional Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Angkatan I sukses melaksanakan…
Dari media kritik yang kini menjadi media ancaman: pemerasan terhadap mahasiswa
Ketua BEM Dinonaktifkan Sementara dalam Rapat Terbuka Dugaan Kasus Mabuk dan Kekerasan Seksual
Banjarmasin, 13 Mei 2026 – “Terkait pernah minum atau tidak, saya akui saya pernah,” ujar…
Banjarmasin, 11 Mei 2026 – Kegiatan bertema “Penguatan Peran Akun Media Sosial Homeless Media dalam…
Banjarmasin, 30 April 2026 ‒ Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi mengeluarkan Surat Edaran Rektor Nomor…