Banjarmasin, 15 Juni 2026 ── Terjadi aksi demonstrasi didepan Gedung DPRD Prov Kalsel yang bernama “SERUAN AKSI REFORMATI INDONESIA”. Seruan aksi ini didasari oleh BEM dari beberapa universitas (UNISKA, ULM, POLIBAN, UIN dan yang lainnya) memiliki 4 tuntutan yang menjadi dasar utama demo terjadi.
Pertama, menuntut pemerintah pusat untuk segera memberhentikan realisasi program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Kedua, mendesak pemerintah pusat segera membatalkan kenaikan BBM dan kebutuhan pokok yang mencekik perekonomian rayat. Ketiga, menolak revisi UU Polri. Keempat, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan Pendidikan, khususnya diwilayah terpencil.
Para mahasiswa menganggap bahwa sebaiknya program MBG atau makan bergizi gratis ini sebaiknya dialihkan untuk Pendidikan terutama didaerah terpencil. Mereka juga menyampaikan bahwa masyarakat juga menganggap MBG sebaiknya dihentikan, karena hanya sebagai alat kepentingan pribadi serta kurang efektif pengelolaannya disebabkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dan sebaiknya dialihkan untuk pendidikan. Negara yang seharusnya mencerdaskan bangsa, namun nyatanya masih banyak sekolah terutama pada daerah terpencil masih belum merata. Fasilitas-fasilitas yang masih belum mendukung Pendidikan, akses jalan dan tenaga pendidik yang masih sulit.
Selain itu, kenaikan BBM yang secara mendadak pada pukul 12 malam, juga membuat masyarakat kebingungan, khususnya pertamax 92 yang awalnya hanya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Hal tersebut juga mempengaruhi kebutuhan pokok yang ikut naik. Mahasiswa menyatakan dan memberikan kartu kuning sebagai tanda peringatan.
Mahasiswa datang dengan rasa amarah, gejolak yang luar biasa dan tetap mendesak bahwa pemerintah DPR RI dapil Kalimantan Selatan agar dapat berhadir ditempat untuk mendengarkan aspirasi.
“Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan tinggal diam. Bagaimana kami memberikan sebuah atensi, kami mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan mendesak dan menginginkan adanya dialog langsung dengan DPR RI dapil KalSel”
Ucap salah seorang mahasiswa, Ahmad Munawir Sazali Dema UIN pada pihak DPRD Prov KalSel yang mempunyai kontak langsung agar mendatangkan DPR RI dapil KalSel.
Mereka juga menambahkan, sekalipun DPR RI dapil KalSel tidak datang, mereka tidak akan diam ataupun mundur dan akan datang dengan rasa gejolak yang lebih dari ini, ketika aspirasi tidak didengar oleh pejabat negara. Mereka menyepakati para pejabat, para pemerintah tutup mulut ketika adanya aspirasi.
Selain 4 poin utama, seorang mahasiswa, Rizki BEM Stihsa menyinggung terkait UU perampasan aset pada pihak DPRD Prov KalSel yang tidak ada realisasinya sampai detik ini.
“Saya 3 kali menerima demo, tidak ada pernah UU perampasan aset di usulkan. Tidak ada. Tahun berapa? Sampai 2024, kan? Saya belum menjadi anggota DPRD sini, jadi tidak mendengar hal itu.” Ungkap Ketua Palang Merah Prov KalSel, Gusti Iskandar.
“Tapi nyatanya tidak ada realisasi sampai detik ini. Demo di Jakarta. Apakah kami hanya dianggap komedian disini?” Bantah mahasiswa tersebut.
“Dek, Dek. Saya juga pernah seperti Anda, sebagai mahasiswa. Pada masanya, saya dulu juga seperti kalian, jangan sok paling tau.” Tambah beliau.
Bapak Dr. H. Supian H.K.,S.H.,M.H. selaku ketua DPRD Prov KalSel menengahi debat tersebut agar tidak semakin memanas dan demo tetap berjalan dengan lancar.
“Mohon diam. 4 kaitan tersebut, Pertama, terkait MBG saya sepakat dan sudah ditanda tangani. Yang lainnya juga sudah disepakati. Keempat, terkait Pendidikan juga sudah ditangani, pada intinya, semua sudah disepakati dan ditangani. Anak-anak mahasiswa sudah kami wakili.” Ungkap Bapak Dr. H. Supian H.K.,S.H.,M.H. selaku ketua DPRD Prov KalSel.
“Terkait hasil hari ini, akan kami bawa agar ditindak lanjuti, dan pemerintahan sudah dihubungi. Pada intinya jika, pihak DPR RI datang ataupun tidak, pihak kami yang akan mewakili dan menyampaikan. Jadi intinya, apakah dilanjutkan dialog-“ Tambah beliau yang terputus.
“Apakah sudah menghubungi DPR RI dapil Kalsel?” Tanya seorang mahasiswa, Ahmad Munawir Sazali Dema UIN ditengah paparan beliau.
“Saya berkomunikasi secara langsung.” Tukas beliau
“Dua atau tiga hari?” Tanya mahasiswa, Ahmad Munawir Sazali Dema UIN.
“Dua sampai tiga hari.” Jawab beliau
Mahasiswa menyimpulkan, jika dua hari maka, komitmen dua hari. Jika tiga hari maka, komitmen tiga hari. Jika dua sampai tiga hari, itu tandanya masih negatif. Mereka berkomitmen jika dalam tiga hari, maka mendatangkan DPR RI dapil KalSel untuk mendengarkan keresahan masyarakat. Jika dalam tiga hari tdak datang, mahasiswa menanyakan apa komitmen dan cara dari DPRD Prov KalSel sebagai bentuk rasa kepercayaan mahasiswa pada pemerintah.
Salah seorang dari pihak pendemo menyatakan
“Jika dalam tiga hari tidak datang, bagaimana kalua lepas jabatan?! Setuju gak, teman-teman?”
Dan dijawab secara sempak “SETUJU”
“Tidak seperti itu. Sebentar Dek, jangan tunjuk-tunjuk, sopan sedikit.” Ungkap Ketua Palang Merah Prov KalSel, Bapak Gusti Iskandar.
Kemudian ditengahi Kembali oleh ketua DPRD Prov KalSel, karena situasi yang memanas.
Masyarakat, pihak pendemo meminta bukti atas janji-janji yang telah dilontarkan, jikalau dalam tiga hari akan datang. Ketika hari Kamis tidak kunjung datang, apa feedback yang akan diberikan, solusi apa yang akan diberi agar DPR RI dapil KalSel dapat berhadir. Mahasiswa dan masyarakat benar-benar resah dan sangat ingin berdialog pada DPR RI dapil KalSel.
“11 orang yang duduk disana, 11 orang juga yang harus berhadir kesini. Jika ke 11 orang tersebut tidak dapat berhadir maka, kita anggap DPRD Prov KalSel tidak mampu dan mampu memberangkatkan kita semua ke Jakarta sana.” Ungkap salah seorang mahasiswa, Rizki BEM Stihsa.
“Surat pada tanggal 13 Juni, hari sabtu. Disini kalian juga harus memperhatikan kelembagaan berupa surat legal formal, kita buat surat lagi, kita bawa kesini dan dalam tiga hari itu agar mereka dapat hadir kesini. Kalau sebelumnya kayak apa? Kan hari libur. Kalian menyuruh kami ini berjuang, nah kita harus ada legal formalnya, kalua tidak ada legal formalnya. Ya, seperti tadi. Kalian bisa saja mencemooh kami. Kita kan berjuang, kawan. Kita sepakat, ada beberapa tuntutan. Ayo kita sepakat sama-sama. Sekarang, kita, bikin legal formalnya hari ini, betul-betul, jangan lewat telpon saja. Ini yang jadi masalah. Kita harus hadirkan 11 nya. Yang tidak hadir, itu urusan mereka. Yang 11 itu, 11 di DPR RI dapil KalSel itu harus memperjuangkan KalSel. Demikian saja. Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.” Jelas pihak DPRD Prov KalSel yang lain.
Mahasiswa dan masyarakat tetap teguh dalam pendirian, jika dalam tiga hari DPR RI KalSel harus siap datang, dan jika tidak datang apa yang dilakukan? Sebagai bentuk menumbuhkan kepercayaan mahasiswa dan masyarakat.
“tanggal 13, itu hari Sabtu. Ketua sudah berusaha. Kami menghadapi kalian baik-baik disini, iya ga? Nah, apakah kami tidak ada niat baik disini? Kita komitmen, sama. Memperjuangkan, sama. Untuk yang 11 orang sampai kesini. Tapi, legal formal hari ini dibuat, karena, hari ini hari kerja. Nah, ayo kita sama-sama berjuang. Kalua kalian memaksakan seperti itu, ya kami tidak bisa apa apa juga. Itu bukan kewenangan kami. Soal rasa tadi, kalua mereka merasa bertanggung jawab atas KalSel, harus hadir. Gitu lho. Tapi hari ini, kalau kita tidak berbicara, rasa mereka tidak ada, kita mau apa? Saya juga minta maaf. Tapi kalau yang diminta kami, kami siap. Ketua, mohon izin. Kalau bisa, hari ini ketua bikin lagi legal formalnya langsung sampaikan, kalau perlu, besok kita berangkat. Mungkin itu saja, terima kasih. Wasalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.” Tambah beliau.
Mahasiswa dan masyarakat meminta kehadiran 11 orang DPR RI dapil KalSel disini, saat ini, tidak hanya pada saat pemilihan. Dan jika tidak dapat berhadir, maka DPRD Prov KalSel dianggap tidak berani mendesak. DPRD Prov KalSel memang berkomitmen dan mahasiswa maupun masyarakat paham dan mengerti akan hal itu. Tapi, apa solusinya, jika tidak hadir?
Pembahasan ini terus berulang. Diulang oleh mahasiswa atas kekecewaan yang dirasa. Tidak hanya mahasiswa dan masyarakat, tetapi pihak DPRD Prov KalSel juga dibohongi oleh 11 orang DPR RI dapil KalSel.
Masyarakat dan mahasiswa memperjuangkan hak rakyat, Indonesia negara republik, bukan serikat. Isu nasional, mengenai MBG yang tidak efektif, BBM yang baik secara tiba-tiba, Rupiah semakin lemah. Masyarakat dan mahasiswa bersatu melawan dari rezim-rezim yang ada.
Salah seorang mahasiswi memakai alamamater biru menyampaikan keluh kesah yang ada di Kalimantan Selatan, mengenai anak-anak manusia silver, orang-orang yang tidur dijalanan, berbondong-bondong masyarakat ikut mengantri saat pembagian takjil pada bulan Ramadhan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tukang becak pada malam hari, banyaknya jalanan yang rusak, banjir tahun 2021 yang mempengaruhi unsur tanah, bangunan miring. Untuk isu nasional telah disampaikan, namun bagaimana dengan isu daerah? Banyak anak-anak yang tidak layak sekolah dasar, bukan karena tidak mampu membiayai sekolah, namun kebutuhan akan pembelian buku, beli pulpen, uang saku, mereka tidak mampu. KIP memang ada, namun tidak merata. Jadi DPR harusnya memperhatikan dan memperbaiki terkait hal tersebut.
Mahasiswi tersebut juga mengomentari terkait fisik aparat kepolisian yang buncit, ia meminta bandingkan dengan para penjual yang ada disekeliling lokasi demo. Ia membandingkan dari bentuk tubuh tersebut merupakan suatu kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Ia mempertayakan Sila ke-5 “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ia juga menyampaikan bahwa mahaiswa berkali-kali mengatakan “tunduk tertindas atau mati melawan”. Ia mengatakan
“Bapak jangan mau tunduk tertindas di Nasional sana, jangan mau tunduk tertindas pada jabatan Bapak, gajih Bapak. Lebih baik mati untuk melawan, lebih baik untuk mensejahterakan rakyat, lebih baik untuk menegakkan keadilan”
Mahasiswa berkacamata yang mengenakan kemeja putih dengan noda merah juga membacakan isi teks dari handphonenya
“Kami rakyat, sudah terlalu muak atas pemerintahan yang lalai dari tugasnya. Sumpah jabatan yang kalian ucapkan di awal. Masa kerja seolah hanya formalitas, karena, yang terjadi dilapangan jauh dari kata sejahtera. Program MBG atau makanan bergizi gratis yang kalian banggakan itu adalah busuk. Katanya untuk mencerdaskan bangsa. Tapi, yang terjadi justru tidak tepat sasaran. Diluar sana masih banyak anak-anak yang kelaparan. Rakyat miskin dari yang muda sampai yang tua renta, tidak pernah mencicipi sebutir pun dari program itu. Anggaran triliunan, habis untuk makanan yang tidak layak.”
“Turunlah ke kampung-kampung, kolong jembatan, ke pelosok yang tidak tertata. Lihat sendiri, siapa yang sebenarnya butuh. Hentikan pencitraan ini. Perbaiki, audit tiap rupiahnya, pastikan semua makanan itu sampai mutut yang benar-benar kelaparan. Lalu, lihatlah kehutan dan sungai kami. Tambang illegal dikabarkan merajalela. Tanah longsor menelan korban, tapi para tukang dan bekingannya tetap bebas, tertawa. Hukum di negeri ini yang tumpul keatas, tapi tajam kebawah. Rakyat kecil yang protes, malah diskrimini. Kami menuntut kalian untuk menutup semua tambang illegal itu. Jangan cuma wacana saja, tangkap pemiliknya. Seret sekarang juga. Bagian aparat yang bekingannya, tanah kami ini milik nenek moyang, bukan pejabat. Ini adalah warisan, untuk anak cucu kami.”
Mahasiswa itu melanjutkan
“Dan yang paling menjijikkannya adalah korupsi yang tidak pernah ditindak dengan benar. Maling uang rakyat divonis ringan, dapat remisi keluar negara, kaya raya. Heh. Sementara rakyat disuruh sabar. Disuruh hidup memprihatinkan. Uang bansos ditilep. Uang pembangunan disuap. Tapi, penjaranya? Seperti hotel. Kami muak. Singkirkan semua koruptor, sampai ke rekening anak dan cucunya. Jatuhkan hukuman yang paling maksimal tanpa ampun. Buka semua anggaran negara, biar rakyat bisa mengawasi. Jangan lindungi sesama maling, mengerti? Kami tidak meminta istana.”
“Kami Cuma meminta pemerintah menjalankan dengan benar, menjalankan tugas sesuai Amanah, kontribusi. Uang yang kalian gunakan itu uang kami. Uang rakyat. Jika kalian tidak sanggup mengurus negara, tidak sanggup berpihak pada yang lapar dan tertindas, lebih baik kalian mundur. Mundur secara terhormat. Daripada terus menambah dosa pada negeri ini. Ini bukan ancaman, ini peringatan terakhir dari rakyat yang sudah terlalu lama sabar. Dengarkan kami, sebelum kesabaran itu habis dan berubah jadi kemarahan.”
Demo ini terus berlanjut, bahkan ketika hujan turun hingga reda dan masih menyisakan ruang kosong yang ada pada diri mahasiswa dan masyarakat. Rasa kepercayaan yang hilang. Meminta menghadirkan 11 orang DPR RI dapil KalSel.
“Terkait mandat, apirasi rakyat baik mahasiswa dan masyarakat telah disampaikan. DPR RI dapil KalSel hendaknya memiliki kesadaran, tidak hanya saat pemilu, tetapi saat aksi demo seperti ini mereka hendaknya hadir. Setidaknya satu hingga dua orang berhadir untuk menyerap dan menyampaikan isu-isu nasional dan daerah terkait Pendidikan sudah terjawab. Terkait hal-hal illegal saya juga setuju, agar kita tidak dikuasai oleh igarki atau segala macam. Saya setuju, kalau adik-adik mahasiswa sekalian menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan.” Ungkap pak Iskandar
Demo ini sempat Kembali memanas saat ada pihak dari DPRD Prov KalSel yang berdiri dan hendak masuk, memicu amarah mahasiswa.
Hal ini akan dilanjutkan pada aksi demo selanjutnya “AKSI REFORMATI INDONESIA” Jilid II, apakah DPR RI dapil KalSel hadir atau tidak? Keputusan akhirnya dapat dilihat dari hadir atau tidaknya 11 orang tersebut.
Penulis: Chelsea Maulida Rahma
Malaysia, Mei 2026 — Mahasiswa KKN Internasional Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Angkatan I sukses melaksanakan…
Dari media kritik yang kini menjadi media ancaman: pemerasan terhadap mahasiswa
Ketua BEM Dinonaktifkan Sementara dalam Rapat Terbuka Dugaan Kasus Mabuk dan Kekerasan Seksual
Banjarmasin, 13 Mei 2026 – “Terkait pernah minum atau tidak, saya akui saya pernah,” ujar…
Banjarmasin, 11 Mei 2026 – Kegiatan bertema “Penguatan Peran Akun Media Sosial Homeless Media dalam…
Banjarmasin, 30 April 2026 ‒ Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi mengeluarkan Surat Edaran Rektor Nomor…