Banjarmasin, 2 September 2025 — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi rakyat Kalimantan Selatan menggelar demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 1 September 2025. Aksi bertajuk “Rakyat Kalsel Melawan” ini menyuarakan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada DPRD Kalsel, aparat kepolisian, hingga pemerintah pusat.
Dalam aksinya, massa menyampaikan seruan sebagai berikut:
- Menuntut Reformasi DPR. Efisiensi Gaji dan Tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melakukan Transparansi penggunaan dana.
- Menuntut Refonnasi POLRI, Revisi UU Polri, dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat, seta Kapolri harus harus bertanggung jawab atas itu. Jika tidak ada komitmen maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.
- Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
- Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, Monopoli batubara dan Konflik Agraria Sawit dan Masyarakat khususnya Kota Baru dan berbagai isu lokal di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
- Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mendesak perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
- Menuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, langsung merespons tuntutan massa. Ia menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi tersebut hingga ke DPR RI. “Siap mengawal dan menyampaikan ke DPR RI. Apabila saya tidak menyampaikan, berdialog, dan membuktikan, saya siap mundur dari DPRD,” tegas Supian HK di hadapan massa aksi.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menandatangani penolakan jika kebijakan pemerintah pusat terbukti merugikan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya terkait isu Taman Nasional Meratus. “Walaupun nanti dikirim ke Jakarta, kami siap dengan wakil ketua untuk mengantar ke Jakarta. Seandainya nanti menyangkut masalah Meratus dan sebagainya, kalau itu merugikan rakyat habis ke Jakarta, siap untuk menandatangani kalau merugikan rakyat. Tapi bila masyarakat banyak menolak, kami siap mendukung,” tambahnya.
Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai. Massa menyampaikan aspirasi tanpa insiden, dengan pengawalan aparat keamanan hingga akhirnya membubarkan diri secara kondusif.
Penulis: Raihana Zakira